Katajari.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih penghargaan terbaik dalam upaya pembinaan dan pengawasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Penghargaan ini diberikan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia pada Tahun 2024 pada 11 Desember 2024 di Jakarta.
Pemprov Kalsel diwakili Kepala Bappeda Kalsel Dr. Ir. H. Ariadi Noor mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang digelar oleh Kemendagri dan Bappeda Sumatera Utara di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan dan Hotel Niagara Parapat, selama 3 hari sejak mulai Selasa (10/12/2024) hingga Kamis (12/12/2024).
Dengan mengusung tema “Dengan Asta Cita, Kita Wujudkan Daerah Maju untuk Indonesia Maju.” Dalam rakornas dibahas tiga poin pokok agenda pembangunan tahun 2025, yaitu penyusunan RPJMD 2025-2029, transformasi pembangunan berjenjang, dan optimalisasi forum dan kolaborasi.
“Alhamdulilah, dukungan dari Bapak Gubernur H. Muhidin, Pemprov Kalsel meraih terbaik ke-2 tingkat Nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Termasuk dalam kategori pembinaan, pengawasan dan penetapan Perda RPJPD oleh Kemendagri,” sampai Ariadi Noor.
Lebih lanjut Ariadi Noor menjelaskan, posisi Provinsi Kalsel paling tinggi dan terbaik nasional untuk peringkat 1 dalam keselarasan dengan RPJPN 2025-2045 Nasional.
“Posisi ini menjadi modal dasar dalam menjaga keselarsan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029 yang akan kick off awal Januari 2025,” jelasnya.
Sehingga, Ariadi Noor melihat aspek RPJPD dan RPJMD Kalsel sudah seleras dengan Nasional maka akan berdampak positif dengan upaya pencapaian target atau sasaran pembangunan baik di pusat, provinsi maupun kab/kota yang bermuara akan menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Pada saat ini, Ariadi Noor menyebut ada 6 indikator makro dalam penilaian pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), angka kemiskinan, tingkat pengangguran (TPT), gini ratio dan IKLHK.
“Enam indikator makro itu dalam posisi on the track dan trend terus positif dan progresif,” pungkasnya.
Dalam Forum Bappeda Indonesia (FBI) menetapkan Ketua Umum adalah Alfi Syahriza (Kepala Bappelibang Sumut) dan Iendra Sofyan (Kepala Bappeda Jabar) sebagai Wakil Ketum. Kemudian menunjuk Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si. (Kepala Bappeda Kalsel) sebagai Sekretaris dan Yohanes Walilo (Kepala Bappeda Papua) sebagai Bendahara. (adpim/kjc)
