Katajari.com – Aspirasi warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Banjar, Selasa (16/9/2026).
Perwakilan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rantau Bakula (AMRB) diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea.
Didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H Ihwansyah serta Kapolres Banjar AKBP Bony Ariefianto.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara PT Merge Mining Industri (MMI) di wilayah desa mereka, meliputi aspek lingkungan.
Pemenuhan air bersih, pelayanan kesehatan, serta penyelesaian kerugian warga terdampak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemkab juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Memenuhi permintaan keterangan dan dokumen dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Terkait pelaksanaan sanksi, pemulihan lingkungan, pemenuhan air bersih, pelayanan kesehatan, dan penyelesaian kerugian warga.
Pemkab Banjar akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD, pihak PT Merge Mining Industri, serta masyarakat.
Langkah koordinasi ini ditempuh mengingat sebagian kewenangan di sektor pertambangan mineral dan batu bara.
Termasuk perizinan dan pengawasan, berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Banjar akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan perwakilan Aliansi Masyarakat Rantau Bakula.
Sekaligus menetapkan penanggung jawab pada setiap bidang penanganan.
“Kami mendengar langsung apa yang disampaikan warga Rantau Bakula,” kata Sekda Banjar.
Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
Terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, dan perusahaan.
“Agar penyelesaiannya berjalan secara adil bagi masyarakat,” ujar Sekda Banjar, Yudi Andrea.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga mengapresiasi aksi yang berlangsung secara damai dan tertib, serta mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses penanganan berjalan. ,(kjc)
