Katajari.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah membuat baliho pencalonan diri sebagai Presiden.
Bantahan itu disampaikan Jubir Luhut, Jodi Marhadi menanggapi soal pemasangan baliho bertuliskan “Luhut Binsar Panjaitan Calon Presiden 2026” di pinggir jalan yang sempat viral di media sosial.
Menurut dia, Baliho itu dibuat dan dipasang oleh kelompok iseng yang ingin meramaikan polemik penundaan pemilu saat ini.
“Itu bukan dari pihak Pak Luhut. Kita tidak tahu menahu soal spanduk itu. Kelompok-kelompok iseng menjelang pemilu itu keniscayaan, makanya biaya pemilu mahal,” ujar Jodi saat dihubungi Suara.com, Rabu (16/3/2022).
Menurut Jodi, kelompok iseng tersebut seharusnya lebih membuat program yang bisa membantu masyarakat, ketimbang membuat dan memasang baliho yang justru membuat kontroversi.
“Mending pemborosan-pemborosan pasang baliho dan poster gitu untuk program konkret membantu masyarakat. Terlalu banyak dana terbuang untuk pencitraan menjelang pemilu dan juga untuk kampanye negatif,” imbuh Jodi.
Jodi menambahkan, dibanding mengurusi baliho, kelompok-kelompok masyarakat harusnya lebih mengawal kerja nyata dari program-program pemerintah.
“Padahal yang diperlukan negara sekarang adalah untuk tinggal landas. Korea Utara aja udah mau space launch. Ini kita selesai Trans Jawa aja baru zaman pak Jokowi. Ngebersihin kali Citarum aja baru sekarang di masa Presiden Jokowi,” tutup dia.
Sebelumnya, jagat media sosial digegerkan dengan video baliho “Luhut Binsar Panjaitan Calon Presiden 2026” yang terpasang di pinggir jalan.
Penampakan baliho Luhut tersebut berhasil terekam dalam sebuah unggahan di akun Instagram, @terangmedia, Selasa (15/03/2022).
Diduga baliho tersebut dipasang oleh seorang relawan. Pasalnya di baliho tersebut tercantum nama pemasang yaitu “Aliansi Pendukung Luhut”.
Diketahui berdasarkan keterangan tertulis akun tersebut baliho ‘Luhut Calon Presiden 2026’ mejeng di sekitar daerah Jalan Pemuda, Jakarta Timur.
Sontak saja kemunculan baliho Luhut tersebut langsung dibanjiri komentar warganet. Sebagian besar dari mereka menganggap dengan beredarnya baliho itu menandakan pemerintah disinyalir akan melakukan penundaan pemilu yang pelaksanaannya tinggal dua tahun lagi.
Padahal penundaan pemilu 2024 suatu bentuk pelanggaran konstitusi dan berbagai kalangan seperti politisi, pengamat, akademisi hingga masyarakat biasa banyak yang mengecam hal tersebut. (suara.com)
