Katajari.com – Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Bupati Kotabaru, H. Muh. Rusli kunjungan resmi ke Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk mengajukan pembentukan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kotabaru, Kamis (10/4/2025).
Kunjungan ini disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, yang menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Rusli memaparkan pentingnya pendirian Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil di Kotabaru.
“Kami berharap program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,” ujar Rusli.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyambut baik usulan ini dan menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat memang dirancang untuk melengkapi sistem pendidikan yang ada.
“Kami sangat mendukung inisiatif ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, kami yakin program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Robben.

Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kemensos bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan.
Rencananya, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama untuk mendukung kebutuhan siswa selama proses belajar, dengan jenjang pendidikan secara terpadu dari tingkat SD, SMP dan SMA.
Anggaran pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat ini sepenuhnya dibiayai oleh Kemensos, pemerintah daerah hanya diminta menyediakan lokasi lahan seluas 5 sampai dengan 10 Ha.
Langkah selanjutnya, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan melakukan survei lokasi dan mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.
Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan Sekolah Rakyat di Kotabaru diharapkan dapat dimulai pada pertengahan tahun ini.
Dengan adanya dukungan dari Kemensos, diharapkan program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. (kominfo kotabaru/kjc)