Katajari.com – Kendati DPRD Kabupaten Banjar memberikan persetujuan terhadap pembangunan intake baru d Desa Sungai Bakung dan Mali Mali, namun pihaknya tetap memberikan masukan agar PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) juga memperhatikan titik koordinat lokasinya.
“Kendala pembuatan jaringan penambahan infrastruktur intake Sungai Bakung dan Mali Mali itdak ada, hanya kita pertanyakan tadi kajian secara titik koordinat itu apakah sudah dievaluasi dengan koordinat maupun obyek lokasi di mana,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora.
Irwan Bora menerangkan,evaluasi ini meliputi seperti ketersediaan tanah kosong untuk dilakukan pembebasan, survei di masyarakat yang dijadikan lokasi pembangunan dua intake pada dua wilayah, Kecamatan Sungai Tabuk da Karang Intan.
“Sepertinya itu tidak ada masalah tadi,” katanya, dikonfirmasi setelah rapat ekspose studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sungai Baukung dan Mali Mali, Rabu (29/1/2025) di kantor PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) di Kota Banjarbaru.
Penambahan jaringan infrastruktur, bagi Irwan Bora, perlu mendapatkan dukungan dari legislatif untuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
“Sebagaimana kita tahu selama ini ketika permasalahan suplai air bersih mengalami kemacetan, ternyata kita selama ini selalu menyalahkan PT Air Minum Intan Banjar,” cetusnya.
Padahal, ternyata permasalahannya bukan ada pada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), justru ada permasalahan lebih besar, adanya kebocoran pipanisasi atau kendala di tempat milik institusi lain.
“Wartawan tentu beberapa kali melihat ada demo, ternyata kebocoran di tempat lain,” imbuh politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Peningkatan infrastruktur tidak dapat dihindari, karena pertumbuhan dan kepadatan tidak dapat dibendung. Misalnya di Kecamatan Sungai Tabuk.
Apalagi, salah satu sumber kehidupan masyarakat adalah ketersediaan air bersih sedangkan di tempat itu tidak ada sumur gali.
Intake Sungai Bakung merupakan harapan masyarakat dengan masalah dominan di Sungai Tabuk yang daerahnya tanah gambut dan rawa kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kalau kehabisan air maka masyarakat akan ribut. Tentu kita mendukung dan mendorong pembangunan intake, juga dari pembiayaan APBD,” ucap Irwan Bora. (kjc)
