Katajari.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dinobatkan sebagai provinsi terbaik tingkat nasional di bidang klaster logistik penanggulangan bencana, Sabtu (14/10/2023) di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng).
Ini setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel secara cepat melaksanakan arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin, agar segera membentuk klaster logistik di bidang penanggulangan bencana.
Sebagai wujud apresiasi ini pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) memberikan anugerah penghargaan terbaik di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, berkat inisiasi Gubernur Kalsel Paman Birin, bertepatan pada Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sulawesi Tenggara kemarin, BPBD Kalsel dinobatkan sebagai provinsi terbaik nasional penginisiasi pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana,” terang Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah, Minggu (15/10/2023).
Suria menjelaskan, keberadaan klaster logistik penanggulangan bencana di tingkat daerah sangat penting.
Selain untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat di bidang ketersediaan logistik juga memudahkan upaya percepatan penanggulangan bencana.
Klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel juga dilengkapi dengan kekuatan payung hukum berupa SK Gubernur tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
Sementara itu berdasarkan siaran pers BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, tugas dan fungsi masing-masing stakeholder yang masuk dalam keanggotaan Klaster Logistik Daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. mengatakan penanganan bencana perlu sejalan dengan logistik dan peralatan yang memadai.
Memperbaiki tata kelola logistik dan peralatan merupakan hal sangat penting, berdasatkan data WFP 73 persen urusan penanganan darurat selesai apabila logistik dan peralatannya terpenuhi.
“Tapi tidak cukup logistik saja, perlu adanya sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Sehingga kita perlu memperkuat tata kelola ini menjadi lebih baik,” ucap Lilik. (kjc)
