Menteri PU Dody Meninjau Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, melakukan peninjauan ke sejumlah kawasan yang akan dibangun Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Selatan pada Jumat (9/1/2026). (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/katajari.com)

Katajari.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, melakukan peninjauan ke sejumlah kawasan yang akan dibangun Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Selatan pada Jumat (9/1/2026).

Peninjauan yang dilaksnaakana Menteri PU Dody Hanggodo ini didampingi Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin.

Kemudian juga hadir Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta jajaran terkait lainnya.

Peninjauan ini dilakukan dalam rangka persiapan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan launching sekaligus ground breaking pembangunan Sekolah Rakyat.

Berdasarkan laporan Kementerian PU, pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan mencakup tiga lokasi, yakni Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Total nilai kontrak pembangunan di wilayah tersebut mencapai Rp700 miliar.

Kementerian PU telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap II sejak November 2025, yang dilaksanakan secara bersamaan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Proyek ini ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Di Kalimantan Selatan, pembangunan Sekolah Rakyat salah satunya dilakukan di Kota Banjarbaru dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.

Selain itu, pembangunan juga direncanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), di mana Kementerian PU telah melakukan peninjauan lahan bersama Bupati setempat pada Juni 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

“Sekolah Rakyat ini kita siapkan untuk sistem boarding school. Untuk sekitar 3.000 murid, seluruh fasilitas disiapkan, mulai dari tempat belajar, tempat tinggal, hingga tempat makan. Tugas Kementerian PU aalah membangun fisiknya,” ujar Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Ditarget Selesai Juni 2026

Menteri Dody menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan ditargetkan paling lambat 30 Juni 2026 agar sekolah dapat langsung beroperasi pada awal tahun ajaran baru. Secara nasional, ditargetkan sebanyak 114 Sekolah Rakyat siap digunakan sesuai jadwal.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Program ini membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan segera diluncurkan.

Bahkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam agenda launching pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026.

“Jadi hari ini kita meninjau persiapan launching pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat peresmian nanti, secara nasional sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi,” ujar Dody, pada Kamis (9/1/2026).

Ia menjelaskan, lokasi Sekolah Rakyat di Banjarbaru merupakan pembangunan baru yang berdiri di atas lahan seluas 9,8 hektare.

Tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan

Sementara di Kalimantan Selatan, terdapat tiga lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kapasitas Sekolah Rakyat yang kita bangun ini bisa menampung hingga 3.000 murid. Konsepnya boarding school, sehingga kita siapkan semuanya,” jelasnya.

Dody menegaskan, tugas Kementerian PU adalah memastikan pembangunan fisik dapat selesai tepat waktu, meliputi ruang belajar, lapangan olahraga, asrama atau tempat tidur, hingga ruang makan.

“Targetnya akhir Juni harus selesai, wajib. Karena Juli 2026 sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi tanggal 30 Juni harus tuntas. Secara nasional ada 104 Sekolah Rakyat yang harus sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

“Terima kasih, rencananya ada tiga Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kalimantan Selatan, yaitu di Banjarbaru, Tanah Bumbu, dan Barito Kuala,” ujarnya.

Presiden Kunjungi Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Presiden RI direncanakan akan melakukan agenda kunjungan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarbaru.

“Kemungkinan hari Senin ini, Pak Presiden akan melakukan kunjungan dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat yang ada di Banjarbaru,” tambahnya.

Sekdaprov juga menerangkan, saat ini terdapat tiga lokasi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, yakni BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK), yang ke depan masih akan dikaji apakah akan digabung atau dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

“Yang jelas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung dan menyediakan fasilitas sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya.

Usai melakukan peninjauan kawasan rencana pembangunan SR, pada Jumat (9/1/2026) sore Menteri Dody bertolak pulang ke Jakarta yang diantar Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman di Bandara Syamsuddin Noor. (adpim/kjc)