Katajari.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga dan Penanganan Bencana Banjir, Selasa (6/1/2026) di Aula Barakat, Martapura.
Rakor yang dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta camat se-Kabupaten Banjar tersebut membahas kondisi terkini banjir di sejumlah wilayah terdampak, sekaligus strategi penanganan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
Sekda Yudi Andrea menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah mendirikan tiga titik dapur umum utama, masing-masing berada di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, dan Martapura Barat.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kapasitas makanan yang disediakan, termasuk bagi warga yang mengungsi di rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.
“Kami mendorong warga yang mengungsi di rumah warga untuk pindah ke pos pengungsian utama agar pendataan dan pelayanan lebih mudah,” ujar Yudi.
Ia juga mengimbau aparat desa agar pengelolaan dapur umum dapat dilakukan secara bergantian dengan melibatkan partisipasi masyaraka, pentingnya menjaga sanitasi serta memastikan ketersediaan air bersih yang benar-benar layak konsumsi bagi para pengungsi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menambahkan bahwa pihaknya telah menyalurkan sebanyak 2.000 paket bantuan logistik kepada warga terdampak banjir.
“Kami juga telah meminta tambahan bantuan dari BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk para camat, kami minta agar menyampaikan data valid terkait lokasi dan warga yang belum tertangani,” kata Wasis.
Dalam rakor tersebut, sejumlah camat dari wilayah terdampak banjir menyampaikan permintaan agar distribusi bantuan disalurkan melalui kantor kecamatan, RT, atau pambakal desa, bukan langsung kepada masyarakat.
Pihak perusahaan yang hendak menyalurkan bantuan juga diarahkan untuk berkoordinasi melalui pemerintah desa yang telah membuka dapur umum tambahan.
Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan banjir berjalan optimal serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.
Call Center Layanan Masyarakat
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) HM Aidil Basith mengatakan, layanan Call Center 112 siap melayani masyarakat dalam memudahkan melakukan panggilan darurat terkait berbagai kejadian di wilayah kabupaten/kota.
“Call Center 112 dapat digunakan untuk melaporkan kejadian berbagai kejadian gawat darurat lainnya, termasuk penanganan bencana banjir seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Dengan dukungan layanan darurat terpadu tersebut, Pemkab Banjar berharap penanganan kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi dan tepat sasaran demi keselamatan masyarakat.
Banjir yang melanda Kabupaten Banjar semakin meluas. Hingga awal Januari 2026, banjir merendam sembilan kecamatan yang mencakup 121 desa dan kelurahan. Sebanyak 43.469 kepala keluarga (KK) atau sekitar 122.353 jiwa terdampak akibat bencana tersebut.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Meluasnya banjir yang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan perpanjangan status tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
“Intensitas hujan yang sangat tinggi menyebabkan debit air meningkat dan genangan semakin meluas. Oleh karena itu, status tanggap darurat kami perpanjang hingga 12 Januari 2026,” ujar Wasis.
Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, Pemkab Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan melalui dapur umum resmi yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Saat ini dapur umum telah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat,” katanya.
Selain itu, Pemkab Banjar juga merencanakan penambahan dapur umum baru yang akan berlokasi di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.
Distribusi bantuan dilakukan melalui dua skema utama, yakni pembagian makanan siap saji ke titik-titik pengungsian serta penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako dari BPBD.
“Bantuan disalurkan secara rutin melalui kolaborasi antara Bupati Banjar H Saidi Mansyur, jajaran SOPD, relawan, serta berbagai elemen masyarakat,” tambah Wasis.
Sinergis Penanggulangan Bencana
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam penanggulangan bencana banjir.
“Kami berharap dukungan aktif dari media, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat untuk terus bergotong royong membantu penanganan banjir di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Yudi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana, selain anggaran yang tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan perubahan status kebencanaan ini, Pemkab Banjar juga dapat membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Insya Allah anggaran ter-cover,” katanya.
Ia memastikan, Pemkab Banjar terus melakukan evaluasi terhadap pendistribusian logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan dapat merata ke seluruh wilayah terdampak.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbarui data, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat,” ucapnya. (kjc)
