Katajari.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar terus mengintensifkan program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bagian dari perencanaan strategis hingga tahun 2027.
Program Destana ini merupakan prioritas untuk meningkatkan ketangguhan desa-desa rawan bencana, terutama menghadapi banjir dan cuaca ekstrem.
Poin-poin penting terkait Destana di Kabupaten Banjar menuju 2027;
Penyusunan Rencana 2027 mengarahkan perencanaan kerja tahun 2027 (RKPD 2027) untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan Destana, Crisis Center terintegrasi, dan reboisasi hutan.
Lokasi Terbaru; Program Destana secara aktif dibentuk di berbagai kecamatan rawan bencana, seperti di Desa Kiram (Kecamatan Karang Intan), Desa Munggu Raya (Kecamatan Astambul), Desa Benteng (Kecamatan Pengaron), dan Desa Gunung Batu (Kecamatan Sambung Makmur).
Fokus 2026-2027; Destana difokuskan pada mitigasi bencana berbasis komunitas, di mana warga dilatih untuk mengkaji, menganalisis, dan mengurangi risiko bencana di wilayah mereka.
Penguatan Forum; Selain Destana, Kabupaten Banjar berencana memperkuat Forum Kabupaten Pengurangan Risiko Bencana (FKPRB) sebagai wadah koordinasi untuk memaksimalkan mitigasi bencana.
Tujuan Akhir; Mewujudkan kemandirian desa dalam penanggulangan bencana guna meminimalisir dampak kerugian.
Pembentukan Destana ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
BPBD Kabupaten Banjar bersama dengan Bappedalitbang Kabupaten Banjar melakukan tahap penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2027.
Kegiatan penting untuk selaraskan kebijakan pembangunan lintas sektor ini dilaksanakan Rabu (18/2/2026) di aula Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar di Martapura.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Hj. Herlina Maulidah memaparkan, arah kebijakan pembangunan daerah yang harus sejalan dengan program kerja sektor penanggulangan bencana.
Ia menegaskan pentingnya integrasi perencanaan agar langkah-langkah mitigasi dan penanganan bencana menjadi bagian utuh dari agenda pembangunan daerah.
Herlina menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 berpedoman pada visi jangka panjang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis daerah.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan infrastruktur pengendali banjir serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi krisis.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan menjadi landasan penting dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
“Penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan target indikator makro daerah tercapai, terutama dalam mengurangi wilayah rawan bencana dan mempercepat penanganan darurat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan dalam forum, di antaranya penguatan infrastruktur melalui revitalisasi jaringan irigasi sepanjang 3.000 kilometer serta optimalisasi polder dan embung.
Selain itu, peningkatan pendidikan kebencanaan di sekolah dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga menjadi prioritas.
Pengembangan Crisis Center terintegrasi ditargetkan mampu memastikan distribusi logistik dan penyelamatan korban mencapai capaian optimal, disertai rencana reboisasi hutan sebagai langkah mitigasi jangka panjang dari wilayah hulu.
Forum ini juga menegaskan tahapan lanjutan penyusunan RKPD 2027, yang akan dilanjutkan melalui Forum Lintas SKPD pada Maret dan mencapai puncaknya pada Musrenbang Kabupaten pada 26 Maret 2026.
Melalui forum ini diharapkan BPBD Kabupaten Banjar mampu merumuskan rencana kerja yang konkret dan terukur.
Sehingga perlindungan masyarakat Kabupaten Banjar terhadap risiko bencana dapat semakin efektif, efisien, dan selaras dengan tema pembangunan tahun 2027. (kjc)
