Katajari.com – Dewan Pimpinan dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi MUI Pusat Jakarta, Kamis (19/09/2024) di Sekretariat MUI setempat, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Tim Evaluasi dan Monitoring yang hadir adalah KH Rafikul Umam Ahmad, Trisna Ningsih Yuliati, dan Miftah Huda.
Pertemuan yang dihadiri Ketum MUI Kalsel KH Husin Nafarin ini dibuka Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Fatkhan.
Gubernur Paman Birin dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud komitmen menjaga sinergi MUI.
Kegiatan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab MUI berjalan dengan baik sesuai tujuan utama sebagai payung dan pengayom umat.
Diharapkan selain mempererat silaturahmi, kedatangan tim juga diharapkan memperkuat soliditas MUI dan kolaborasi yang telah terjalin.
Disebutkan, tantangan yang dihadapi umat Islam sekarang semakin kompleks, MUI memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan solusi yang dihadapi masyarakat.
Evakuasi dan monitoring juga penting ujar Paman Birin, agar terus dapat memperkuat peran MUI di masyarakat.
Pemprov lanjut Paman Birin, siap bersinergi dan mendukung segala program MUI sebagai mitra strategis pemerintah di tengah tengah masyarakat.
Diharapkan juga, ini nanti akan tercipta tercipta perbaikan dan penigkatan kinerja MUI di tengah-tengah masyarakat.
Terima kasih disampaikan Paman Birin kepada kepada tim evakuasi dan monitoring yang memberikan bimbingan kepada jajaran MUI di Kalsel.
Sementara itu, Tim Evaluasi dan Monitoring KH Rafikul Umam menyebutkan, evaluasi dan monitoring adalah kegiatan dua tahunan yang dilakukan pihaknya untuk mengukur perkembangan MUI di tanah air dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Nantinya akan ada penetapan 5 MUI terbaik nasional.
“Kalau sudah dinilai bagus, MUI tidak saja diberikan peringkat, tapi diberikan juga akreditasi oleh MUI Pusat,” ujarnya.
Disampaikan juga, inti pokok surat edaran MUI terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 yakni bersikap netral. Jika ada yang ingin terlibat, maka dipersilahkan untuk non aktif atau berhenti dari kepengurusan MUI setempat.
Sementara itu, Wakil Ketua MUI Provinsi Kalsel, Prof Ridhani Fizi mewakili Ketum menyambut baik kedatangan tim monitoring dalam upaya perbaikan program kerja MUI Provinsi Kalsel kedepan.
Disadari banyak kekurangan, evaluasi dan monitoring inilah yang diharapkan bisa memperbaiki dan mengatasi segala masalah yang dihadapi.
Sekum MUI Kalsel, Nasrullah ini juga menyebut, ada 10 instrumen yang sudah disempaikan ke MUI pusat dan jawaban kuesioner yang disampaikan sehubungan kegiatan ini.
Menurutnya, penilaian yang akan dilakukan tim antara lain menyangkut eksistensi organisasi, kepemilikan atau keabsahan sekretariat, publikasi, berbagai imbauan dalam mendukung program pemerintah, serta upaya-upaya lainnya.
Disebutkan juga, dari 11 komisi di MUI Provinsi Kalsel, terbilang semuanya sudah menjalankan tugas dan program kerja masing-masing. (adpim/kjc)
