Katajari.com – Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Pimpinan lembaga negara, serta Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dalam memperluas pembiayaan usaha produktif, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa akses keuangan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan.
“Akses keuangan itu bukan hak eksklusif kalangan elite, melainkan jembatan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil,” tegas Presiden RI.
Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya kemudahan layanan keuangan formal agar masyarakat tidak terjebak praktik pinjaman ilegal dan rentenir.
“Jangan biarkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM kita terjerat rentenir atau pinjol ilegal hanya karena prosedur perbankan kita terlalu kaku,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo mendorong TPAKD berperan aktif mempercepat pembiayaan berbagai sektor prioritas pemerintah.
Menurutnya, akses keuangan daerah harus mampu mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“TPAKD harus menjadi motor penggerak yang mempermudah pembiayaan sektor prioritas,” kata Prabowo, seraya menekankan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini menandai penguatan arah kebijakan pemerintah, dari sekadar memperluas inklusi keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Sejalan dengan arahan tersebut, Pemprov Kalsel menempatkan penguatan akses keuangan sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian daerah yang lebih inklusif.
Sinergi dengan OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait diperlukan agar pembiayaan semakin mudah dijangkau, terutama oleh pelaku UMKM dan masyarakat yang menjalankan usaha produktif.
Melalui penguatan TPAKD, percepatan akses keuangan di Kalsel diharapkan tidak hanya meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal.
Tetapi juga membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (adpim/kjc)
