Giliran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Mengikuti Retreat di Akmil Magelang

Giliran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2/2025) pagi. (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/katajari.com)

Katajari.com – Sepekan setelah Gubernur Kalsel H. Muhidin mengikuti orientasi kepala daerah atau retreat, berikutnya giliran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2/2025) pagi.

Berpakaian loreng dengan atribut lengkap, Wagub Hasnuryadi tiba di Rindam IV/Diponegoro untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti retreat Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Keberangkatan Wakil Gubernur yang akrab disapa Hasnur ini ke Magelang diantar oleh sang istri, drg Ellyana Trisya.

Sebelum berangkat, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman mengatakan kegiatan ini merupakan dalam rangka mengikuti retreat Kepala Daerah 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita akan mengikuti retreat menyusul Pak Gubernur H. Muhidin. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menjalaninya dengan baik dan menjadi bekal kami dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat Banua Kalimantan Selatan kepada kami,” ucap Hasnur.

Wagub Hasnuryadi tiba di Rindam IV/Diponegoro untuk persiapan sebelum retreat Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/katajari.com)

Sesaat sebelum berangkat, Hasnuryadi yang duduk bersebelahan dengan Wagub DKI Rano Karno pun tampak semangat.

“Kita siap ikut retreat. Semangat,” kata Hasnur diikuti oleh Rano Karno yang duduk bersebelahan di dalam bus sesaat sebelum berangkat ke Akmil Magelang.

Untuk diketahui, Gubernur Kalsel H. Muhidin sudah lebih dulu menjalani retreat sejak tanggal 21 februari pasca dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Retreat yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini diisi dengan berbagai pembekalan dengan narasumber para menteri dan lembaga negara lainnya. (adpim/kjc)