Katajari com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan semata-mata persoalan perempuan ataupun program yang berdiri sendiri.
PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, manfaat, serta partisipasi yang adil dan setara.
Penegasan tersebut disampaikan Yudi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026) pagi.
Menurut Yudi, perspektif gender harus diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan.
Penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, keberadaan Focal Point PUG memiliki peran strategis sebagai penggerak sekaligus penghubung pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah.
Peran tersebut tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga memastikan perspektif gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Program, kegiatan, dan penganggaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Yudi menyebutkan, untuk menjalankan peran tersebut, para Focal Point perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan analisis gender.
Penyediaan data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan PUG.
Ia juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan PUG, yakni memastikan kebijakan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, mengatakan bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan strategi Pengarusutamaan Gender.
Widya menjelaskan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam memastikan perspektif gender terakomodasi dalam proses penyusunan program dan kegiatan.
Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sekaligus mendorong penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan,” jelasnya.
Bimtek tersebut diikuti sebanyak 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III.
Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat penerapan PUG di seluruh perangkat daerah.
Sehingga kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. (kjc)
