Dinas Kominfo Banjarbaru Perkuat Pengelolaan Aduan Publik dan Keamanan Informasi

Sosialisasi Keamanan Informasi, Senin (16/22/2026)  di Aula Linggangan DPRD Banjarbaru.(Foto: Media Center Banjarbaru/katajari.com)

Katajari.com – Dinas Kominfo Kota Banjarbaru memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan yang dirangkai dengan Sosialisasi Keamanan Informasi, Senin (16/22/2026)  di Aula Linggangan DPRD Banjarbaru.

Kegiatan dibuka Sekretaris Diskominfo Kota Banjarbaru Ahmad Syarief Nizami, mewakili Kepala Diskominfo Muhammad Agus Adrian.

Hadir pula Kepala Bidang Komunikasi Ahmad Mawardi, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wijaya Kesuma beserta tim, serta puluhan petugas pengelola pengaduan dari berbagai perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Ahmad Syarief menegaskan, pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.

Menurutnya, laporan warga tidak semata-mata menunjukkan ketidakpuasan, tetapi menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas layanan.

“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujarnya.

Ia meminta para admin dan pejabat penghubung tidak berhenti pada tahap menerima maupun meneruskan laporan.

Penanganan harus dipantau hingga tuntas, termasuk memastikan adanya tanggapan kepada pelapor melalui aplikasi apabila terdapat balasan atau perkembangan dari masyarakat.

Hal itu dinilai penting agar laporan yang sebenarnya telah ditangani di lapangan tidak tetap tercatat dalam status proses.

Pengelola aduan juga diminta memaksimalkan fitur Form Manual pada SP4N-LAPOR!.

Fitur tersebut dapat digunakan untuk mencatat pengaduan yang diterima melalui saluran lain, seperti tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun media sosial, sehingga seluruh laporan tetap terdokumentasi secara terintegrasi.

Ahmad Syarief juga mengajak seluruh perangkat daerah bersinergi dalam penilaian kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Penilaian mencakup tiga indikator utama. Jumlah aduan memiliki bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut 40 persen dengan target rata-rata maksimal tiga hari kerja, serta performa pengelolaan pengaduan sebesar 10 persen.

Aspek performa tersebut meliputi kelengkapan regulasi, surat keputusan tim, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, inovasi hingga publikasi.

Selain pengelolaan pengaduan, kegiatan juga diisi sosialisasi keamanan informasi.

Para admin diingatkan menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor, terutama ketika menangani aduan yang menggunakan fitur rahasia.

“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Bimtek tersebut juga mengacu pada pembaruan regulasi PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang SP4N.

Sebanyak 145 pejabat penghubung mengikuti kegiatan yang dibagi dalam dua sesi.

Sesi pertama berlangsung Senin (16/11/2026), diikuti admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan dan PTAM Intan Banjar.

Sementara sesi kedua dijadwalkan Kamis (19/11/2026), dengan peserta admin pengelola pengaduan dari 10 puskesmas, 68 SDN dan 14 SMPN se-Kota Banjarbaru.

Melalui pembinaan tersebut, Diskominfo Banjarbaru menargetkan peningkatan kapasitas dan keseragaman mekanisme pengelolaan aduan.

Sehingga pelayanan publik dapat semakin responsif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(kjc)