Pemkab Kotabaru Perkokoh Kinerja Perangkat Daerah Untuk Tingkatkan Predikat SAKIP

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026. (Foto: Kominfo Kotabaru/katajari.com)

Katajari.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, Selasa (17/11/2026) di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru.

Kegiatan yang diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen.

Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ia menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen dan laporan administratif.

Ia juga memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22.

Sementara itu, nilai SAKIP berada pada angka 64,80 dengan predikat B (Baik).

Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut syukuri dan apresiasi.

Namun, nilai SAKIP yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan.

“Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegasnya.

Anang Muhammad Zen meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

Menurutnya, pimpinan perangkat daerah harus terlibat langsung dalam memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.

Selain itu, penyusunan indikator kinerja harus lebih terukur, pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil, dan keterkaitan atau cascading kinerja perlu diperkuat, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru.

Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala.

Memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan.

Dalam hal ini, Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan dalam pendampingan, sementara Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas.

Penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut dalam mekanisme yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap melalui pembinaan tersebut, berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja, (kominfokotabaru/kjc)