Katajari.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Regional Kalimantan, Selasa (5/5/2026) malam di Hotel Platinum Balikpapan,
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan, yang menjadi dua indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan nasional ini adalah yang kedua diterima dalam waktu yang berdekatan.
Sebelumnya pada 27 April 2026, Gubernur H. Muhidin menjadi satu-satunya kepala daerah di luar Pulau Jawa masuk 5 besar nasional dan meraih penghargaan penyelenggaraan daerah dengan kinerja tinggi.
Direktur Utama Tempo Media, Arif Zulkifli, secara langsung menyerahkan piala penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya yang dinilai berhasil menekan angka stunting dan kemiskinan di Banua.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin hadir langsung untuk menerima penghargaan yang diserahkan pada rangkaian acara yang diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Kalimantan.
Kalsel dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul dibandingkan daerah lain, khususnya dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Hari ini kita menghadiri penyerahan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berprestasi di Regional Kalimantan,” ungkap Gubernur Muhidin.
Gubenur H. Muhidin menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Ajang apresiasi ini sendiri diikuti oleh 24 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori.
Termasuk penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, hingga inovasi pembiayaan daerah.
Bagi Muhidin, penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi untuk terus memperkuat program-program strategis.
Khususnya dalam menekan angka stunting dan kemiskinan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Secara lebih luas, Kemendagri memberikan apresiasi kepada 24 pemerintah daerah di Kalimantan yang dinilai berprestasi dalam berbagai sektor.
Termasuk pengendalian inflasi dan peningkatan ekonomi daerah.
Namun, isu stunting dan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan.
Kado Ulang Tahun Gubernur Kalsel
Momentum penghargaan ini selain juga sebagai kado ulang tahun ke-68 yang jatuh pada Rabu 6 Mei 2026, Gubernur H. Muhidin juga menyebut sebagai pengingat bahwa tantangan ke depan masih besar.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi juga memastikan penurunan stunting dan kemiskinan berlangsung merata hingga ke tingkat desa.
Atas capaian prestasi ini, Pemprov Kalsel melalui Guberrnur H. Muhidin menerima apresiasi berupa bantuan dana sebesar Rp3 miliar untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Gubernur Muhidin menjelaskan, Kalsel berhasil meraih nilai tertinggi pada kategori penanganan stunting dan kemiskinan di tingkat provinsi.
Terbaik II Nasional dan Terbaik I Regional Kalimantan
Secara nasional, Provinsi Kalsel masuk sebagai terbaik kedua dan Kalsel menjadi yang terbaik di Regional Kalimantan.
Gubernur H. Muhidin juga menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan secara signifikan.
Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Kalimantan juga turut menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dan diundang hadir dalam kegiatan tersebut.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memperbaiki kualitas gizi anak, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. (adpim/kjc)
