Katajari com – Ratusan sopir truk dan logistik memenuhi kantor Gubernur Kalimantan Selatan suarakan langkanya biosolar, Rabu (13/5/2026).
Terlihat dua pentolan aktivis Kalimantan Selatan, Aliansyah dari LSM Sakutu dan Husaini dari LSM KAKI Kalimantan Selatan.
Mereka berada di garis depan bersama aktivitas lainnya di tengah massa pengguna biosolar.
Bahkan, Babeh Aldo turut berorasi keras mendukung aksi kelangkaan biosolar, yang diduga terjadinya karena adanya penimbunan dsn penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Adapun poin tuntutan yang disampaikan antara lain meminta Gubernur Kalimantan Selatan bertanggung jawab mengawasi distribusi BBM subsidi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan BBM
Kemudian, menambah kuota BBM jenis biosolar.
Juga, mendesak Kapolda Kalimantan Selatan membentuk satgas khusus anti mafia BBM subsidi, menindak oknum BBM yang diduga menjadi beking mafia BBM
Penutupan dan pencabutan izin SPBU yang ditengarai bermain dengan pelangsir dan mafia BBM subsidi.
Pertamina Patra Niaga supaya membuka data BBM distribusi secara transparansi.
Aktivis Kalimantan Selatan, Babeh Aldo melontarkan kritik keras terkait kembali langkanya Bio Solar di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Ia menilai kelangkaan tersebut diduga dipicu praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi untuk kepentingan industri.
“Kalau distribusinya benar, sebenarnya solar cukup. Tapi karena ada permainan dan selisih harga dengan solar industri, akhirnya banyak yang diduga dialihkan,” ujarnya, dalam aksi demo di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Ia menyebut para sopir memiliki laporan mengenai dugaan lokasi penimbunan Bio Solar di beberapa titik, termasuk kawasan Banjarbaru dan Sungai Tabuk.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat para sopir kecil semakin terhimpit.
“Paling terdampak itu sopir. Mereka sampai harus antre berhari-hari di SPBU hanya untuk mendapatkan solar,” katanya.
Babeh Aldo juga menyoroti dampak domino dari kelangkaan BBM subsidi terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Biaya angkutan logistik dan material disebut ikut meningkat akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar.
“Kalau sopir susah dapat solar, otomatis biaya angkut naik. Ujungnya harga barang di masyarakat juga ikut naik,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi agar tidak terus merugikan masyarakat kecil.
“Kami berharap ada tindakan nyata. Jangan sampai rakyat kecil terus jadi korban sementara ada pihak yang mengambil keuntungan,” tegasnya.
Para sopir yang ikut dalam aksi berharap distribusi bio solar subsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran sehingga aktivitas angkutan barang maupun logistik tidak lagi terganggu.
Aksi ini melibatkan ratusan aparat keamanan dari Polda Kalimantan Selatan, Korem 101, satpol PP Pemprov Kalimantan Selatan.
Juga hadir Sekda Kalsel Syarifuddin, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Noviar. (kjc)
