Katajari.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis melalui sinergi lintas sektoral sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso.
Disampaikan saat membuka Sarasehan dan Dialog Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H. Maksid, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (29/7/2026) di Banjarbaru.
Sekdaprov menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan sarasehan ini sebagai ruang dialog, bertukar gagasa,” kata Adi Santoso.
Sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis.
Ia mengatakan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.
Menurutnya, keberagaman tersebut telah menjadi identitas sekaligus kekuatan masyarakat Banua yang harus terus dijaga melalui semangat kebersamaan.
Lebih lanjut, tema sarasehan tahun ini, Sinergi Lintas Sektoral: Memperkuat Komitmen Kebangsaan dan Harmoni Sosial demi Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan.
Dinilai sangat relevan karena kerukunan tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang adil dan inklusif.
Tokoh agama menanamkan nilai-nilai toleransi, dunia pendidikan membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, sementara aparat keamanan menjaga stabilitas agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.
“Apabila setiap unsur berjalan sendiri-sendiri, maka hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal,” katanya.
Sebaliknya, ketika seluruh elemen bergerak dalam satu visi, saling menguatkan, dan saling melengkapi, maka kerukunan akan menjadi kekuatan nyata yang mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sekdaprov juga berharap forum tersebut mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang implementatif, mulai dari penguatan koordinasi antarlembaga.
Peningkatan edukasi moderasi beragama, penguatan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, hingga memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Seluruh upaya tersebut, menurutnya, hanya akan berhasil apabila komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi terus dibangun secara berkelanjutan.
Sejalan dengan visi Kalimantan Selatan Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis sebagai modal utama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia meyakini bahwa keberagaman bukanlah tantangan yang harus dihindari, melainkan kekuatan yang harus dikelola melalui semangat persatuan, saling menghormati, saling menghargai, dan kerja sama yang erat.
“Mari jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektoral, karena menjaga kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang mencintai bangsa dan Banua,” tutupnya. (mckalsel/kjc)
