Katajari.com – Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) SPAM Kabupaten Banjar Tahun 2023 diselenggarakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel).
Rapat koordinasi dilaksanakan Senin (13/02/2023) bertempat di Aula Bauntung Bappedalitbang Kabupaten Banjar di Martapura.
JAKSTRADA SPAM merupakan Kebijakan Strategis Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum. JAKSTRADA SPAM adalah representasi dari RPJMN dan RPJMD.
Penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah, baik Pusat, Daerah, maupun Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11/1974 tentang pengairan yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas.
Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan SPAM dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan.
Maka, perlu adanya kebijakan dan strategi penyelenggaraan (JAKSTRADA-SPAM) Kabupaten Banjar yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.
Sehubungan dengan maksud tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Banjar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan JAKSTRADA SPAM Kabupaten Banjar Tahun 2023.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Herlina Maulidah, ST, MT didampingi Kasubbid Infrastruktur Muhamad Haris, ST, MM.
Herlina Maulidah menyampaikan, dalam hal JAKSTRADA SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud belum disusun sesuai dengan KSNP SPAM.
“Maka substansi rancangan JAKSTRADA SPAM Kabupaten atau Kota perlu dikonsultasikan pada Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya,” cetusnya.
Haris juga menambahkan diperlukan pengawasan dan pengontrolan dari Pemerintah Daerah bagi swasta yang membuat sistem air minum sendiri.
Serta perlu pelibatan Pemerintah Provinsi dan PT. Air Minum Intan Banjar dalam hal rekomendasi baik pengeboran sumur bor dan system pengelolaan air minum.
Dari Dinas Kesehatan menambahkan perlunya memuat kebijakan terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat didalam Dokumen JAKSTRADA agar nantinya perilaku masyarakat di Kabupaten Banjar dapat berubah dari sektor kesehatan
Acara ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, PT Air Minum Intan Banjar. (kjc)
