Katajari.com – Bupati Banjar H Saidi Mansyur pimpin rapat koordinasi mingguan, Senin (2/11/2026) pagi di Aula Barakat Martapura.
Ia didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea.
Dalam arahannya, Saidi Mansyur menyoroti meningkatnya beban pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Ia meminta Bagian Hukum mempercepat penyelesaian produk-produk hukum yang masih tertunda agar dapat dituntaskan sesuai target waktu dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Saidi menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta koordinasi dilakukan secara langsung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar agar upaya penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif.
Tanggap Darurat Mulai Membaik
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melaporkan bahwa kondisi karhutla pada fase kedua tanggap darurat mulai berangsur membaik setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga Senin (2/11/2026), tidak ditemukan titik panas (hotspot).
Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot dan masker.
Wasis juga menyampaikan bahwa BPBD masih mendistribusikan air bersih ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan.
Penyaluran dilakukan secara rutin dengan mengerahkan enam unit mobil tangki.
Puskesmas Dukung Penanganan Karhutla
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla.
Sekaligus mengantisipasi kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan 1.712 kasus diare.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
Dalam rapat tersebut, Noripansyah juga memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar.
Anggaran itu meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan kebutuhan anggaran tersebut seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar yang, menurut pemaparan Dinas Kesehatan, saat ini berada pada posisi tertinggi. (kjc)
