Katajari.com – Menghadapi musim kemarau dan potensi siklus El Nino 5 tahunan di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, menyatakan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, mulai dari personel, sarana prasarana, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sebeumnya saat pertemuan waktu lalu bersama Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby (ELH) menyampaikan kesiapan daerahnya dalam menghadapi potensi karhutla.
“Banjarbaru telah menyiapkan langkah preventif. Kami telah membangun posko-posko siaga dan menjalin kerja sama erat dengan TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait. Untuk pasokan air, hingga saat ini, kondisinya masih terjaga,” sebut ujar Wali Kota Banjarbaru.
Sedangkan Prioritas penanganan karhutla di Kota Banjarbaru difokuskan pada kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Pencegahan utama dilakukan melalui patroli intensif, manajemen air di lahan gambut, dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini guna mencegah kabut asap yang mengganggu penerbangan
Prioritas Penanganan Karhutla Banjarbaru: Area Ring 1 (Bandara Internasional Syamsudin Noor): Pengawasan dan pengamanan ketat di kawasan sekitar bandara untuk menjamin keselamatan penerbangan dari asap.
Wilayah Rawan Gambut: Area rawan kering menjadi prioritas untuk pengelolaan vegetasi dan air,
Deteksi Dini (SIPONGI): Penggunaan sistem informasi KLHK untuk memantau titik panas (hotspot) guna mempercepat respon tim satgas.
Sinergi Lintas Sektor: Koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan posko-posko siaga untuk memperkuat mitigasi.
Teknologi Pemadaman: Penggunaan metode modern seperti Foam Jepang untuk pemadaman yang lebih efektif.
Upaya ini menjadi fokus utama karena Banjarbaru, bersama 6 kabupaten/kota lain di Kalsel, sering menjadi titik karhutla puncak, terutam saat musim kemarau.
BPBD Kota Banjarbaru fokus pada sinergitas lintas sektoral dan keterlibatan relawan memang menjadi kunci utama, mengingat cakupan wilayah dan tantangan teknis di lapangan.
Ketua Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini.Syahranie mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta instansi terkait.
“Kami sudah melakukan asesmen, menyiapkan personel, serta sarana dan prasarana yang diperlukan, poin yang paling penting adalah kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan relawan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Zaini menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen.
Kolaborasi melibatkan relawan dan sektor swasta bukan sekadar menambah jumlah personel, tetapi membangun ketahanan masyarakat.
“Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, agar beban penanganan tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Bencana ini adalah urusan bersama, sehingga sinergitas menjadi kunci utama dalam penanganannya,” jelasnya.
BPBD Kota Banjarbaru juga tengah mempersiapkan penetapan status siaga darurat karhutla yang nantinya akan ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru H Erna LIsa Halaby (ELH).
Nantinya setelah setelah status ditetapkan, langkah lanjutan berupa apel siaga dan pendirian posko bersama akan segera dilakukan.
Serta edukasi masyarakat di sekitar wilayah rawan, penguatan komunikasi kepada warga agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama status siaga berlangsung sangatlah vital.
“Posko bersama akan kami dirikan, terutama di titik-titik rawan seperti kawasan ring satu bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Cempaka, dan wilayah lainnya,” jelasnya.
Pembentukan Tim Cepat Tanggap
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Harun Arrasyid, menyampaikan kesiapan juga didukung dengan pembentukan tim cepat tanggap serta penyediaan peralatan pendukung.
“Kami sudah menyiapkan pompa air, tangki air, serta melakukan monitoring hotspot secara berkala,” ujarnya.
Lanjutnya, BPBD juga terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi larangan pembakaran lahan, patroli rutin di wilayah rawan, serta pemasangan spanduk peringatan.
Harun menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi peralatan yang dimiliki.
“Peralatan yang rusak akan segera diperbaiki, yang usang akan diganti, dan yang belum tersedia akan dilengkapi,” paparnya.
Selain patroli fisik, penggunaan pemantauan tekhnologi titik panas (hotspot) secara real-time akan sangat membantu personel di posko bersama untuk menentukan prioritas pemadaman.
Ia berharap dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, relawan, maupun masyarakat, dapat memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Banjarbaru.
“Kami berharap semua pihak dapat berperan aktif agar penanganan bencana bisa berjalan optimal,” tutupnya.
Waspada Ancaman Karhutla
Ancaman karhutla di Kota Banjarbaru mulai menunjukkan kenaikan signifikan di akhir Februari-Maret 2026, menunjukkan bahwa pola gangguan manusia dan kerentanan lahan sudah mulai aktif bahkan sebelum puncak kemarau.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Harun Arrasyid, menyebutkan sejak Januari hingga Maret 2026 telah terjadi 25 kejadian kebakaran lahan.
“Di akhir Februari hingga Maret tren-nya meningkat, kejadian banyak terjadi di wilayah yang memang menjadi langganan karhutla setiap tahun, seperti Cempaka dan Sungai Tiung,” ujarnya pada Selasa (14/04/2026).
Harun menjelaskan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih sekitar 3,3 hingga 3,8 hektare, dengan pola kejadian yang berulang di lokasi yang sama.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang memicu meningkatnya risiko karhutla, di antaranya kondisi cuaca yang semakin kering, karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, serta aktivitas manusia.
“Kalau tren ini berlanjut, ada kemungkinan terjadi peningkatan dan perluasan kebakaran, termasuk ke wilayah yang lebih padat penduduk,” jelasnya.
Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat akibat kabut asap.
“Yang kita antisipasi adalah kabut asap, kerusakan lingkungan, dan terganggunya aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Mengingat lokasi yang terbakar mulai mendekati wilayah padat penduduk, mitigasi harus bersifat pre-aktif, bukan lagi reaktif.
Selain itu, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal, yakni pada akhir April hingga Mei, siklus El Nino 5 tahunan di 2026 yang membuat kondisi yang lebih kering dari biasanya.
“Puncak panas diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, dan ada indikasi pengaruh siklus El Nino yang membuat kemarau lebih panjang,” ungkapnya.
Selanjutnya Ketua Pelaksana BPBD Banjarbaru, Zaini, menyampaikan hal senada dan menegaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
“Melihat tren yang ada, kami terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas,” ucapnya.
Ia menekankan penanganan karhutla memerlukan peran bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
“Bencana ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap masyarakat juga turut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan,” pungkasnya. (kjc)
