Beranda Kalimantan Selatan Angka Inflasi Masih Stabil dan Terkendali di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Angka Inflasi Masih Stabil dan Terkendali di Kalimantan SelatanKatajari - Keuangan9 Juni 20265 Juli 2026 Rusma Khazairin, hadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (8/6/2026) pagi. (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/katajari.com) Katajari.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, hadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (8/6/2026) pagi. Rakor rutin yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta ini, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir. Diikuti perwakilan badan dan instansi terkait, serta seluruh Kepala Daerah se-Indonesia atau yang mewakili. Dalam kesempatan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tomsi menyampaikan bahwa kondisi inflasi Indonesia pada Mei 2026 year-on-year (y-o-y) 3,08 persen. Dengan andil terbesar adalah oleh komoditas emas perhiasan. Sedangkan untuk inflasi month-to-month (m-to-m) adalah sebesar 0,28 persen dengan andil terbesar sebesar 0,12 persen adalah oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Yakni komoditas cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat dan beras. Juga disampaikan bahwa untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional pada minggu pertama Juni 2026 dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, minyak goreng, daging ayam ras, beras, bawang putih. Dalam kesempatan ini, Sekjen Tomsi Thohir menyampaikan agar seluruh pemda dan TPID tetap waspada, meskipun inflasi masih terbilang stabil. “Perhatikan angka inflasi masing-masing. Jangan menganggap remeh kenaikan, bahkan jika hanya 100 rupiah. Kami minta teman-teman terkait, TPID, undang BPS,” ucapnya. Jelaskan secara rinci dan bersama-sama kondisinya apabila memang ada komoditas yang mengalami kenaikan. Diskusi dan cari jalan keluarnya. “Kalau memang ada langkah-langkah yang diperlukan, misal gerakan menanam, lakukan. Jangan sampai tidak berbuat apa-apa ketika ada kenaikan IPH pada komoditas,” lanjutnya. Usai mengikuti rakor secara daring, Kepala Biro Perekonomian, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa angka inflasi di Provinsi Kalsel masih stabil dan terkendali. Pada rakor pengendalian inflasi hari ini, terlihat bahwa saat ini inflasi di Kalsel terkendali, kita masih stabil dengan inflasi year-on-year 4,22 persen. “Dalam melihat inflasi tentu bijaknya kita juga harus melihat inflasi month-to-month, dimana untuk Kalsel berada di 0,2 persen, dan kita menduduki peringkat 23 diantara seluruh provinsi di Indonesia,” sampai Eddy. Eddy juga menyampaikan bahwa untuk komoditas yang memberikan andil pada inflasi y-o-y adalah emas perhiasan yang kemudian diikuti oleh beras. Sedangkan untuk inflasi month-to-month, ujar Eddy, beras menjadi komoditas yang memberikan andil tertinggi. Memang beberapa rekomendasi harus ada terkait penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi. “Kita juga melihat komoditi-komoditi bahan pangan untuk pertanian,” ucapnya. Menjelang kemarau kita juga harus berhati-hati, karena cadangan di neraca pangan kita juga semakin berkurang, “Karena produksi nantinya di musim kemarau juga semakin sedikit,” paparnya. Selanjutnya, Eddy berharap pemda baik pemkab maupun pemko di Kalsel tetap aktif untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di masing-masing daerah. Pihaknya. juga berharap pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan operasi pangan, operasi pasar, kemudian gerakan pangan murah, bahkan himbauan-himbauan untuk penanaman cabai yang bisa mengendalikan inflasi. “Karena cabai lumayan untuk penyumbang inflasi. Kita juga melihat untuk berikutnya, Kalsel juga berupaya untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan peraturan Presiden,” pesannya. Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, yakni Panit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel. Ketua Tim Distribusi BPS Provinsi Kalsel, Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, beserta jajaran lainnya. (adpim/kjc) Baca JugaAspihani: Pemekaran Gambut Raya Ditargetkan 2027 Menjadi Kabupaten PersiapanGubernur Kalsel Sambut Gembira Seminar Academic Engagement Diadakan di ULMBamboo Rafting Susur Sungai di Loksado, Muhidin dan Fathul Jannah Disambut Meriah WargaSultan Khairul Saleh Meresmikan Rumah Adat Banjar di BirayangGubernur Muhidin Didampingi Fathul Jannah Buka Festival Bamboo Rafting 2026 di LoksadoDukung Swasembada Pangan, Gubernur Muhidin Bantu Alsintan 4 Combine dan 5 TraktorDukung Program Penguatan Keluarga Hingga Percepatan Penurunan Stunting di KalselGubernur Muhidin Canangkan Kabupaten Tanah Laut Sentra Jagung di Kalimantan SelatanAJI Banjarmasin Kolaborasi LPM Suarakan Ruang Aman dan Perlindungan Hukum Bagi Pers MahasiswaGubernur Muhidin Launching Layanan Devisa Bank Kalsel; Melayani Transaksi Internasional PKK Kalimantan Selatan Mantapkan Program Lomba Hingga Penyaluran Bantuan dan Pelayanan MasyarakatGong! Gubernur Muhidin Membuka MTQ Nasional XXXVII Tingkat Kalimantan Selatan di BatolaGubenur Kalsel Ikuti Rakorsus Pengendalian Karhutla 2026Himpun Data Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Digital, BPS Kalimantan Selatan Laksanakan Sensus Ekonomi 2026LHP BPK RI; Gubernur Muhidin Terima WTP ke-13 Berturut-turutPelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula BPSDMD Provinsi KalselFathul Jannah: Targetkan Seluruh Posyandu Aktif pada 2030Pengawasan Penyaluran BBM, Gubernur Muhidin dan Kapolda Audiensi Satu Meja PT PertaminaGubernur Muhidin Serahkan Bantuan Sapi Kurban Iduladha Dari Presiden RIGubernur Muhidin dan Wagub Hasnuryadi Salat Iduladha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Operasi Antik Tahun 2026, Polres Banjar Bekuk 54 Budak NarkobaRencana Pengembangan Transportasi Melalui Skema BTS Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Audensi Program Banua Waspada Scam Bersama OJKBanua QRIStival 2026; Gubernur Kalsel Terus Dorong Digitalisasi dan Pembayaran QRIS