Katajari.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar audiensi bersama Bupati Banjar H Saidi Mansyur di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (31/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara Dewan Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membahas berbagai persoalan pendidikan.
Mulai dari penempatan guru, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS), hingga penguatan pendidikan kesetaraan.
Bupati Banjar didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dany serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny.
Sementara audiensi dipimpin Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar Ahmad Sarwani bersama jajaran pengurus.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar Ahmad Sarwani mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Dewan Pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah.
Sslekaligus wadah untuk menjembatani aspirasi masyarakat di bidang pendidikan.
“Pada hari ini Dewan Pendidikan berkesempatan melakukan audiensi dan berkoordinasi terkait tata kelola dunia pendidikan di Kabupaten Banjar,” ujar Ahmad Sarwani.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebijakan zonasi atau penempatan guru yang telah berjalan selama beberapa tahun.
Dewan Pendidikan menilai penempatan tenaga pendidik perlu terus dievaluasi dan disesuaikan, salah satunya dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal guru dengan sekolah.
Hal tersebut dinilai penting karena jarak tempuh dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan kinerja tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.
“Zonasi penempatan guru yang sudah berjalan beberapa tahun dapat disesuaikan dengan jarak, karena akan berimbas pada kinerja tenaga pendidik,” katanya.
Selain penempatan guru, audiensi juga membahas pemanfaatan dan pengawasan dana BOS di sekolah.
Dewan Pendidikan menilai pengelolaan anggaran pendidikan perlu dilakukan secara optimal, transparan, dan tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.
Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi salah satu pembahasan.
Dewan Pendidikan mendorong penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu upaya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan formal.
Saat ini, menurut Sarwani, terdapat 27 rombongan belajar (rombel) pendidikan kesetaraan yang menjadi pelaksana program tersebut.
Jumlah itu dinilai masih perlu terus dimaksimalkan untuk menjangkau lebih banyak anak maupun masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan.
“ATS juga menjadi perbincangan hangat untuk terus menambah PKBM. Sampai saat ini berjumlah 27 rombel pelaksana pendidikan kesetaraan untuk terus dimaksimalkan,” jelasnya.
Dewan Pendidikan turut menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer di madrasah swasta.
Salah satunya melalui permohonan tambahan bantuan insentif bagi guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Banjar.
Harapannya, para guru tersebut dapat memperoleh dukungan insentif sebagaimana yang telah diberikan kepada tenaga pendidik pada madrasah diniyah.
Di akhir pertemuan, Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar juga menyerahkan laporan hasil kajian mengenai penerapan pembelajaran full day school di Kabupaten Banjar.
Selain itu, disampaikan pula laporan program dan kegiatan anggota Dewan Pendidikan selama satu tahun berjalan dalam tahun anggaran 2025/2026.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Dewan Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan pendidikan.
Sehingga pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dapat terus diwujudkan. (kjc)
