Katajari.com – Dinas Komunikasi dan Infomasi (Kominfo) Kota Banjarbaru mempunyai pesan strategis dalam mendukung visi Banjarbaru EMAS, khususnya pada aspek “Maju” dan “Adil,” dengan melakukan percepatan transformasi digital pemerintahan.
Pada aspek Maju, Dinas Kominfo Kota Banjarbaru mendorong peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan.
Hal ini diwujudkan melalui pengembangan aplikasi Idaman Publik sebagai layanan terintegrasi bagi masyarakat dan Idaman Office untuk mendukung kinerja internal pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data.
Dukungan infrastruktur seperti jaringan terpusat, pengelolaan server, serta penguatan keamanan siber juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem smart city yang andal.
Sementara pada aspek Adil, Kominfo berfokus pada pemerataan akses dan kesetaraan layanan digital bagi seluruh masyarakat.
Upaya ini dilakukan melalui perluasan jangkauan jaringan, penanganan wilayah blank spot, serta penguatan literasi digital melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, media center, videotron, dan kolaborasi dengan media massa.
Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga diperkuat sebagai ujung tombak penyebaran informasi dan edukasi di tingkat lokal.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga terus ditingkatkan melalui keterbukaan informasi publik, kanal pengaduan digital, serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat.
Dengan pendekatan ini, digitalisasi tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan keadilan akses dan manfaat yang dirasakan secara merata oleh seluruh warga.
Idaman Publik dan Idaman Office
Sejauh mana transformasi digital yang dilakukan Kominfo berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarbaru?
Transformasi digital yang dilakukan Kominfo memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarbaru.
Layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan transparan melalui integrasi sistem seperti Idaman Publik untuk masyarakat dan Idaman Office untuk internal pemerintahan.
Selain itu, dukungan infrastruktur, penguatan keamanan, serta pemanfaatan kanal digital membuat pelayanan lebih responsif dan efisien.
Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempermudah proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Berbasis Digital
Apa indikator utama yang digunakan Kominfo Banjarbaru untuk mengukur keberhasilan digitalisasi pemerintahan dalam RPJMD?
Indikator utama yang digunakan adalah Indeks SPBE atau PEMDI, yang menjadi tolok ukur nasional dalam menilai keberhasilan digitalisasi pemerintahan.
Indeks ini mengukur tidak hanya aspek teknologi, tetapi juga tata kelola, integrasi sistem, dan kualitas layanan publik berbasis digital.
Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi dilihat dari sejauh mana sistem yang dibangun benar-benar efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Digitalisasi Pemerintahan dan Satu Data
Bagaimana implementasi Satu Data Indonesia di Banjarbaru dan sejauh mana integrasi data antar OPD sudah berjalan efektif?
Implementasi Satu Data Indonesia di Banjarbaru sudah berjalan dengan baik (Nilai Indeks SDI Kota Banjarbaru tahun 2025 75,12%) mengacu pada prinsip SDI yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi.
Pemerintah kota telah membentuk Forum Satu Data Banjarbaru serta menetapkan Penyelenggara Satu Data Banjarbaru.
Integrasi data antar OPD menunjukkan progres melalui penggunaan bersama Portal Satu Data Banjarbaru yang telah terintegrasi dengan Portal SDI Bappenas dan Ekosistem Data Prov Kalsel.
Apa peran Kominfo Kota Banjarbaru dalam memastikan kualitas, validitas, dan pembaruan data pembangunan daerah?
Dinas Kominfo Kota Banjarbaru berperan sebagai walidata daerah bersama BPS selaku Pembina Data daerah memastikan tata kelola data berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Perannya meliputi:
* Menyusun kebijakan teknis dan standar pengelolaan data
* Memfasilitasi integrasi sistem dan infrastruktur teknologi informasi
* Melakukan verifikasi dan validasi data bersama OPD terkait
* Mengelola portal data dan memastikan keterbukaan informasi publik
* Mendorong pembaruan data secara berkala melalui monitoring dan evaluasi
* Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada OPD agar pengelolaan data lebih akurat, mutakhir, dan dapat dibagipakaikan
Bagaimana dukungan Kominfo Banjarbaru terhadap sistem perencanaan seperti SIPD dan monitoring seperti SIMONEV?
Diskominfo berperan sebagai Walidata daerah dalam SIPD yang memiliki tugas:
* Sebagai koordinator pengumpulan data dari OPD ke dalam SIPD E-Walidata
* Memverifikasi & memvalidasi data
* Menetapkan standar data & metadata
* Mengelola sistem E-Walidata
* menyebarluaskan data
Bentuk dukungan lain adalah tersedianya jaringan Intra Pemerintah (JIP)
Apakah sudah ada dashboard publik yang dapat diakses masyarakat untuk memantau capaian pembangunan?
Kota Banjarbaru menyediakan Portal Satu Data Kota Banjarbaru yang dapat diakses secara langsung melihat data mengenai capaian pembangunan dalam bentuk data statistik sektoral.
Infrastruktur Digital dan Smart City
Bagaimana kondisi infrastruktur digital di Banjarbaru saat ini (jaringan, internet publik, command center?
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan kebijakan pengelolaan akses internet terpusat melalui Dinas Kominfo dengan memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).
Saat ini, Diskominfo berkomitmen penuh mendukung transformasi digital pada sektor pelayanan dasar, khususnya Pendidikan dan Kesehatan.
Hingga tahun 2026, layanan Diskominfo telah menjangkau 115 titik akses dengan cakupan 100% pada SKPD, Kelurahan, Puskesmas, dan jenjang SMP.
Hal ini selain untuk mempercepat penetrasi layanan publik berbasis digital, juga untuk mendukung pencapaian indeks pemerintah digital.
Keunggulan utama dari sistem terpusat ini terletak pada penggunaan Internet Dedicated dengan IP Transit, yang secara teknis jauh melampaui koneksi internet standar (broadband) yang sebelumnya terpasang secara parsial di masing-masing SKPD.
Melalui layanan dedicated, setiap unit kerja mendapatkan jaminan kecepatan simetris antara upload dan download (1:1) tanpa dipengaruhi oleh ambang batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy/FUP).
Penggunaan IP Transit memastikan trafik data Pemerintah Kota memiliki jalur langsung ke konten global dengan latensi yang jauh lebih rendah, sehingga akses ke aplikasi strategis maupun Pusat Data Nasional (PDN) menjadi lebih responsif.
Selain itu, manajemen satu pintu ini memungkinkan penguatan keamanan informasi secara berlapis, di mana setiap lalu lintas data dapat dipantau dan dilindungi melalui firewall terpusat untuk memitigasi risiko serangan siber secara dini.
Di sisi pengawasan kota, infrastruktur keamanan telah diperkuat dengan pemasangan 110 titik CCTV strategis, yang mencakup 80 lokasi di jalan raya utama dan 30 titik di berbagai unit pelayanan publik.
Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan keamanan lingkungan secara real-time, tetapi juga menjadi basis data visual untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di lapangan.
Guna menopang ekosistem digital tersebut, Diskominfo mengoperasikan Data Center terintegrasi yang menyediakan layanan server dan infrastruktur TIK bagi seluruh SKPD.
Fasilitas ini menjadi tulang punggung bagi berbagai aplikasi strategis daerah, memastikan integrasi data dan efisiensi pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik tetap terjaga.
Sebagai bagian dari sinergi nasional, Pemerintah Kota Banjarbaru juga aktif memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan alokasi sumber daya sebesar 80 GB memori dan 12 TB storage.
Meskipun sempat terdampak insiden ransomware nasional pada Juni 2024, langkah-langkah pemulihan teknis telah berhasil dilakukan sehingga layanan kini sudah dapat dioperasikan kembali secara bertahap dengan protokol keamanan yang lebih ketat.
Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, direncanakan relokasi Command Center dari Balai Kota ke kantor Dinas Kominfo.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pusat kendali dengan pusat infrastruktur, sehingga proses pemeliharaan sistem dan respons terhadap gangguan dapat dilakukan secara lebih cepat dan optimal.
Secara keseluruhan, infrastruktur digital Kota Banjarbaru berada dalam kondisi operasional yang stabil dan terus bertransformasi menuju layanan pemerintahan yang lebih andal, aman, dan berkelanjutan.
Program apa saja yang mendukung Banjarbaru menuju Smart City atau kota berbasis teknologi?
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru memiliki peran sentral dalam mewujudkan Banjarbaru sebagai Smart City. Terdapat beberapa program yang menjadi pilar utama transformasi digital di Banjarbaru:
Pengembangan Aplikasi “Idaman Publik”
Ini adalah program yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Program ini merupakan perwujudan dari dimensi Smart Governance dan Smart Living.
Fitur utamanya meliputi:
– Layanan Administrasi: Integrasi dengan Dukcapil Online dan Perizinan Online.
– Kesehatan: Pendaftaran berobat di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI).
– Informasi Real-time: Pantauan CCTV kota, kualitas udara (ISPU), dan harga pangan terkini.
– Interaksi Warga: Pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan sistem internal pemerintah.
Penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Program pendukungnya antara lain:
Pengembangan Satu Data Banjarbaru: Inisiatif untuk mengintegrasikan data dari seluruh SKPD agar kebijakan diambil berdasarkan data yang akurat (data-driven policy).
Aplikasi E Perjadin: Implementasi Administrasi Perjalanan DInas secara digital
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik: penggunaan sertifikat elektronik untuk penandatangan dokumen pada administrasi surat menyurat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan telah di implementasikan ke beberapa layanan aplikasi Pemerintah Kota Banjarbaru.
Infrastruktur dan Konektivitas (Smart Infrastructure)
Untuk mendukung jalannya aplikasi dan sistem, Diskominfo terus mengelola Penyediaan jaringan intra dan internet ke seluruh SKPD dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru termasuk Wi-Fi diruang pelayanan Publik.
Pemberdayaan Masyarakat Digital
KIM (Kelompok Informasi Masyarakat): Program pembinaan bagi komunitas tingkat kelurahan untuk menyebarkan informasi publik yang akurat dan menangkal hoaks.
Pengelolaan Aduan Melalui SPAN-LAPOR!
Pemanfaatan platform nasional SPAN-LAPOR! yang dikelola di tingkat daerah oleh Diskominfo memastikan setiap keluhan warga Banjarbaru terdokumentasi dan memiliki jalur penyelesaian yang transparan.
Satu Data
Kota Banjarbaru menyediakan Portal Satu Data Kota Banjarbaru yang dapat diakses secara langsung melihat data mengenai capaian pembangunan dalam bentuk data statistik sektoral
Keamanan Informasi
Pengembangan digitalisasi pemerintahan selalu memiliki potensi risiko keamanan data.
Dalam ekosistem digital Pemerintah Kota Banjarbaru, terdapat tiga kategori risiko utama yang perlu diwaspadai, yaitu serangan siber pada Aplikasi Publik, ancaman ransomware & malware yang mampu mengunci data kritikal daerah sehingga tidak dapat diakses, serta kebocoran data sensitif.
Bagaimana pemerataan akses digital di seluruh wilayah Banjarbaru, terutama di daerah yang masih terbatas aksesnya?
Pemerataan akses digital di Banjarbaru terus menjadi perhatian pemerintah. Secara umum, jaringan internet sudah menjangkau sebagian besar wilayah.
Namun masih terdapat titik-titik dengan keterbatasan akses atau blank spot, khususnya di sebagian wilayah Kelurahan Cempaka dan Landasan Ulin Utara.
Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis dan keterbatasan jangkauan infrastruktur jaringan.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pemerataan, antara lain melalui koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi, pemetaan wilayah blank spot, serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Harapannya, ke depan tidak ada lagi kesenjangan akses digital, sehingga seluruh warga Banjarbaru, di mana pun berada, bisa merasakan manfaat yang sama dari kemajuan teknologi.
Komunikasi dan Transparansi
Bagaimana strategi Kominfo Banjarbaru dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan dan mudah dipahami?
- Pemanfaatan berbagai kanal komunikasi (multi-platform), yaitu Website resmi pemerintah, Media sosial (Instagram, Tiktok, X, Facebook, YouTube), media yang bekerjasama dengan Pemko, dll. Pendekatan ini memastikan informasi menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi media yang berbeda.
- Pengelolaan media komunikasi melalui kegiatan Banjarbaru Sepekan, Talkshow (Program Pemda, UMKM, lembaga lain), podcast, Live streaming, dan Join produksi (GPRTV, Komdigi, VVIP, Kompas TV)
- Penyederhanaan bahasa dan visualisasi data
4. Keterbukaan data (open data) melalui portal Satu Data Banjarbaru (data.banjarbarukota.go.id), ppid.banjarbarukota.go.id, dan diseminasi-data.banjarbarukota.go.id. Melalui ini, masyarakat dapat mengakses data pembangunan secara langsung, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah. - Partisipasi publik dan umpan balik melalui : Forum publik, Kolom komentar media sosial , dan layanan pengaduan masyarakat. Dengan begitu, komunikasi menjadi dua arah, bukan hanya top-down.
- Respons cepat terhadap isu dan mis informasi
Kominfo juga aktif melakukan klarifikasi jika ada informasi keliru terkait pembangunan, sehingga publik mendapatkan fakta yang benar secara cepat.
Sejauh mana media digital dan media sosial dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah?
Media digital dan media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang cepat dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.
Informasi disampaikan secara real-time melalui kanal resmi, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Dukungan media center, videotron, KIM, dan kerja sama dengan media massa semakin memperkuat jangkauan komunikasi.
Penanganan aduan juga dilakukan melalui kanal resmi seperti LAPOR!, sehingga respons pemerintah lebih terukur dan akuntabel. Di tahun 2025, Pemko Banjarbaru menerima laporan (aspirasi dan pengaduan) sebanyak 377 laporan (di luar arsip dan tunda).
Dengan pendekatan ini, media digital menjadi instrumen penting dalam meningkatkan responsivitas dan membangun kepercayaan publik.
Bagaimana Kominfo Banjarbaru menangani isu hoaks atau disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial?
Kominfo menangani isu hoaks dan disinformasi melalui pendekatan cepat, kolaboratif, dan edukatif.
Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan segera diklarifikasi melalui kanal resmi pemerintah, seperti media sosial, media center, serta kerja sama dengan media massa.
Selain itu, Kominfo Banjarbaru juga melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai ujung tombak di tingkat lokal untuk membantu menyebarkan informasi yang benar sekaligus menangkal hoaks di masyarakat.
Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dengan melaporkan konten negatif atau hoaks melalui situs resmi aduankonten.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun PolriSiber.id.
Upaya ini diperkuat dengan peningkatan literasi digital melalui sosialisasi dan edukasi, agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan langkah tersebut, stabilitas informasi dan kepercayaan publik dapat terus terjaga.
Dukungan Program Prioritas RPJMD
Bagaimana Kominfo Banjarbaru mendukung publikasi dan sosialisasi 15 program prioritas Banjarbaru kepada masyarakat?
Dalam mendukung publikasi dan sosialisasi 15 program prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan media resmi pemerintah, baik berbasis digital maupun konvensional.
Salah satu kanal utama yang dimaksimalkan adalah Media Center Banjarbaru sebagai pusat informasi resmi pemerintah daerah.
Melalui platform ini, berbagai program prioritas disajikan dalam bentuk berita, rilis kegiatan, dan konten edukatif yang informatif serta mudah dipahami masyarakat.
Media Center tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi dan diseminasi kebijakan secara transparan dan terverifikasi.
Hal ini sejalan dengan fungsi Diskominfo dalam memaksimalkan pelayanan informasi publik melalui media yang dimiliki, termasuk media center dan kanal digital lainnya.
Selain itu, Diskominfo juga mengoptimalkan media sosial resmi Banjarbaru TV seperti Instagram, Tiktok, X, dan platform lainnya sebagai sarana komunikasi yang lebih cepat, luas, dan interaktif.
Melalui media sosial, informasi terkait program prioritas dikemas dalam bentuk konten visual, video singkat, infografis, dan narasi ringan sehingga lebih mudah menjangkau berbagai segmen masyarakat, khususnya generasi muda.
Akun resmi ini juga menjadi sarana engagement dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Strategi sosialisasi dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui media digital tetapi juga melalui kegiatan literasi digital, forum masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
Diskominfo Banjarbaru secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kebijakan melalui berbagai kanal, termasuk pemanfaatan media digital resmi pemerintah untuk memastikan informasi tersampaikan secara luas dan merata.
Lebih lanjut, Media Center dan media sosial juga berperan dalam membangun narasi positif pembangunan daerah dengan menampilkan capaian, progres, serta dampak nyata dari program prioritas kepada masyarakat.
Pendekatan ini memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan di Kota Banjarbaru.
Dengan demikian, melalui sinergi antara Media Center dan media sosial resmi, Diskominfo mampu menghadirkan ekosistem komunikasi publik yang efektif, adaptif, dan partisipatif dalam menyukseskan publikasi serta sosialisasi 15 program prioritas Banjarbaru.
Apakah ada strategi khusus untuk memperkuat branding Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi melalui media digital?
Dalam memperkuat branding Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, Diskominfo mengoptimalkan Media Center dan media sosial sebagai kanal utama komunikasi publik.
Melalui Media Center, informasi pembangunan dan program prioritas disajikan secara resmi, faktual, dan berkelanjutan.
Sementara itu, media sosial dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan melalui konten visual yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
Strategi ini dilakukan secara terintegrasi, di mana setiap informasi dikemas ulang agar konsisten di berbagai platform serta mampu membangun citra Banjarbaru sebagai ibu kota yang modern, nyaman, dan responsif.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga didorong melalui interaksi digital dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Bagaimana peran Kominfo Banjarbaru dalam mendukung program pelayanan prima berbasis digital di seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD)?
Kominfo Banjarbaru berperan sebagai koordinator dan integrator dalam mendukung pelayanan prima berbasis digital di seluruh OPD.
Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur, penguatan keamanan sistem, serta pengembangan aplikasi seperti Idaman Publik dan Idaman Office yang terintegrasi.
Selain itu, Kominfo Banjarbaru juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM, serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk memastikan layanan digital dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Inovasi dan Pengembangan
Inovasi digital apa yang sudah dikembangkan Kominfo Banjarbaru dalam mendukung pelayanan publik?
Dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah mengembangkan inovasi berupa aplikasi Idaman Office dan Idaman Publik yang terintegrasi dalam konsep super app.
Aplikasi Idaman Publik merupakan platform layanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, hingga pengaduan masyarakat dan informasi publik lainnya.
Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat secara digital.
Sementara, Idaman Office dikembangkan sebagai sistem pendukung internal pemerintahan yang berfungsi untuk pengelolaan kinerja, monitoring program, serta transparansi data keuangan dan kegiatan pemerintah secara real-time.
Aplikasi ini juga dilengkapi fitur dashboard data, sistem administrasi pembangunan, serta konsep paperless office melalui digitalisasi surat-menyurat.
Kedua aplikasi ini menjadi bagian dari integrasi layanan digital Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga seluruh proses pemerintahan dan pelayanan publik dapat diakses lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital.
Apakah ada pengembangan aplikasi atau platform khusus untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah?
Aplikasi IDAMAN PUBLIK. Saat ini layanan yang terintegrasi dengan IDAMAN PUBLIK, yaitu:
Layanan siap bencana
Layanan Portal Satu Data (Pordaku)
Layanan kegawatan daruratan
Layanan JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum)
Layanan CCTV
Layanan Kependudukan
Layanan SIPOPI ( layanan Pasien Online RS Idaman Kota Banjarbaru)
LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
Aplikasi IDAMAN PUBLIK masih dikembangkan lebih lanjut agar layanan publik lainnya bisa diintegrasikan dengan aplikasi idaman publik ini
Bagaimana kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas digital, atau startup dalam pengembangan inovasi daerah?
Pemerintah Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas digital, serta startup sebagai bagian dari pengembangan inovasi daerah.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai program yang melibatkan multipihak, sehingga tercipta ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu implementasinya adalah melalui program Banjarbaru Sepekan, Talkshow, Podcast, yang menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta berbagai lembaga dan komunitas.
Program ini tidak hanya menjadi sarana diseminasi informasi pembangunan, tetapi juga wadah promosi, edukasi, dan pertukaran ide inovatif.
Dalam pelaksanaannya, program ini juga didukung oleh kolaborasi produksi dan penyiaran secara live streaming bersama GPRTV, Komdigi, VVIP, dan Kompas TV.
Sinergi ini memungkinkan jangkauan informasi yang lebih luas sekaligus menghadirkan konten yang lebih profesional dan menarik bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kota berupaya memperkuat inovasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta membangun komunikasi publik yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Tantangan dan Risiko
Apa tantangan utama dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan di Banjarbaru?
Tantangan utama dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan di Banjarbaru meliputi beberapa aspek.
Pertama, masih adanya keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa wilayah, yang berdampak pada belum meratanya akses layanan digital.
Kedua, integrasi sistem dan aplikasi antar perangkat daerah yang masih perlu terus diperkuat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi literasi digital maupun pengelolaan sistem, agar pemanfaatan teknologi bisa optimal.
Selain itu, aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian penting seiring meningkatnya aktivitas digital, sehingga perlu penguatan sistem keamanan dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Bagaimana Kominfo mengatasi kesenjangan literasi digital di masyarakat?
Kominfo Banjarbaru terus berupaya mengatasi kesenjangan literasi digital melalui pendekatan edukatif dan berbasis komunitas.
Salah satu peran penting dalam upaya ini adalah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal.
Melalui KIM, literasi digital disampaikan secara lebih dekat dan kontekstual kepada masyarakat, mulai dari edukasi penggunaan internet yang aman, bijak, hingga pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif.
KIM juga berperan dalam menyebarluaskan informasi resmi pemerintah serta membantu menangkal hoaks di lingkungan masyarakat.
Selain itu, Kominfo juga aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal yang dimiliki, seperti media sosial resmi, media center, dan videotron, sehingga pesan literasi digital dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.
Upaya ini turut diperkuat melalui kerja sama dengan media massa untuk memperluas diseminasi informasi dan edukasi kepada publik.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan literasi digital masyarakat dapat meningkat secara merata, tidak hanya di perkotaan tetapi juga hingga tingkat kelurahan.
Apakah ada risiko keamanan data, dan bagaimana mitigasi yang dilakukan?
Pengembangan digitalisasi pemerintahan tentu selalu memiliki potensi risiko keamanan data, namun hal tersebut merupakan bagian yang sudah diantisipasi dalam setiap sistem elektronik yang dikelola.
Berdasarkan data yang kami miliki, selama periode Januari hingga Maret 2026 tercatat adanya 23.465.343 anomali trafik pada sistem elektronik Pemerintah Kota Banjarbaru.
Namun perlu dipahami bahwa anomali trafik tidak selalu berarti terjadi kebocoran atau serangan yang berhasil, melainkan mayoritas merupakan upaya atau aktivitas mencurigakan yang berhasil dideteksi dan ditangkal oleh sistem keamanan.
Dari sisi insiden yang terverifikasi, jumlahnya relatif kecil yaitu 12 insiden, dengan jenis ancaman paling dominan berupa web defacement (33,3%), diikuti oleh beberapa potensi kerentanan lain seperti information disclosure dan injection.
Ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan deteksi dini berjalan aktif. Artinya, risiko keamanan data memang ada, tetapi saat ini masih dalam kondisi terkendali.
Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat langkah mitigasi, antara lain melalui:
Identifikasi Risiko Utama
Dalam ekosistem digital Pemerintah Kota Banjarbaru, terdapat tiga kategori risiko utama yang perlu kita waspadai:
Serangan Siber pada Aplikasi Publik : Mengingat banyaknya domain dan subdomain banjarbarukota.go.id, risiko eksploitasi celah keamanan pada aplikasi web sangat tinggi, yang dapat menyebabkan perubahan tampilan situs atau pencurian database, seperti yang terjadi pada beberapa layanan hosting banjarbarukota.go.id beberapa bulan yang lalu.
Ancaman Ransomware & Malware: Serangan yang mampu mengunci data kritikal daerah sehingga tidak dapat diakses. Hal ini berpotensi menghentikan pelayanan publik secara total.
Kebocoran Data Sensitif: Risiko berpindahnya data internal atau data masyarakat ke tangan pihak yang tidak berwenang, baik melalui infiltrasi jaringan maupun kelalaian akses.
Strategi Mitigasi (Langkah Pencegahan)
Untuk meminimalisir risiko tersebut, Diskominfo menjalankan strategi mitigasi berbasis kerangka kerja keamanan siber yang komprehensif
Penguatan Infrastruktur & Pemantauan (Defensive Layer)
Implementasi SIEM & EDR: Kami menggunakan Security Information and Event Management (seperti Wazuh) untuk memantau log aktivitas server secara real-time serta Endpoint Detection and Response (EDR) untuk mendeteksi ancaman pada mesin virtual dan komputer kerja.
Vulnerability Assessment (VA): Melakukan pemindaian celah keamanan secara rutin terhadap seluruh aplikasi dan infrastruktur server sebelum dan sesudah deployment.
Penerapan Firewall & WAF: Memasang Web Application Firewall (WAF) untuk menyaring lalu lintas data yang mencurigakan sebelum mencapai server aplikasi.
Pembaruan Infrastruktur Digital yang sudah mencapai masa end-of-life.
Manajemen Data & Pemulihan (Resilience Layer)
Strategi Backup Terjadwal: Menerapkan sistem cadangan data (backup) secara berkala dan terpisah dari jaringan utama (off-site backup) untuk memastikan pemulihan cepat jika terjadi insiden ransomware.
Business Continuity Plan (BCP): Menyiapkan prosedur standar operasional (SOP) jika terjadi downtimeinfrastruktur, sehingga layanan publik tetap dapat berjalan dalam kondisi darurat. Seperti pembangunan atau pemanfaatan Disaster Recovery Center (DRC)
Sumber Daya Manusia & Koordinasi (Governance Layer)
Penguatan CSIRT (Computer Security Incident Response Team): Penguatan tim tanggap insiden lokal di Banjarbaru yang berkoordinasi langsung dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).
Literasi Digital ASN: Mengedukasi pegawai di seluruh SKPD mengenai pentingnya keamanan password dan kewaspadaan terhadap phishing.
* Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis keamanan informasi bersertifikasi.
* Dukungan kebijakan Eksekutif dan Legislatif terkait tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Secara umum, apakah transformasi digital di Banjarbaru sudah on track mendukung visi EMAS?
Secara umum, transformasi digital di Banjarbaru sudah on track dalam mendukung visi EMAS.
Hal ini terlihat dari penguatan infrastruktur, pengembangan layanan digital terintegrasi seperti Idaman Publik dan Idaman Office, serta peningkatan transparansi dan responsivitas melalui kanal digital.
Meskipun masih terdapat tantangan seperti pemerataan akses jaringan dan peningkatan literasi digital, langkah-langkah yang dilakukan.
Termasuk penguatan keamanan informasi, penanganan blankspot, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, menunjukkan arah yang konsisten dan terukur.
Dengan dukungan perencanaan dalam Renstra Kominfo dan fokus pada layanan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data, transformasi digital Banjarbaru berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata.
Apa target besar Kominfo hingga 2029 dalam mendukung Banjarbaru sebagai kota berbasis data dan teknologi?
Berdasarkan dokumen RENSTRA 2025-2029 Diskominfo, target besar Diskominfo hingga tahun 2029 adalah mewujudkan Banjarbaru sebagai kota berbasis data dan teknologi melalui pendekatan bertahap, mulai dari penguatan fondasi hingga pemantapan layanan publik digital yang terintegrasi.
Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan infrastruktur TIK, tata kelola data, serta peningkatan kapasitas SDM digital.
Selanjutnya, dilakukan pengembangan dan integrasi berbagai layanan publik berbasis digital agar lebih mudah diakses masyarakat.
Pada tahap akhir, seluruh upaya tersebut bermuara pada pemantapan sistem layanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis data.
Ke depan, layanan digital Pemerintah Kota Banjarbaru ditargetkan terintegrasi dengan sistem statistik sektoral yang berkesinambungan, sehingga setiap kebijakan didukung oleh data yang akurat dan akuntabel.
Selain itu, penguatan keamanan informasi juga menjadi prioritas, dengan penerapan standar SNI ISO/IEC 27001 secara berkelanjutan.
Dengan arah tersebut, Banjarbaru diharapkan tidak hanya memiliki layanan publik digital yang optimal, tetapi juga sistem komunikasi publik yang terintegrasi, inklusif, dan multikanal, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Apa pesan kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan digital pemerintah?
Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah secara aktif, karena layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam mengakses berbagai kebutuhan publik.
Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan secara lebih efisien tanpa terbatas ruang dan waktu.
Masyarakat juga diharapkan dapat menggunakan layanan digital secara bijak dan bertanggung jawab, serta turut memberikan masukan agar layanan semakin baik.
Apabila terdapat aspirasi, keluhan atau pengaduan terkait layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, masyarakat dapat menyampaikannya melalui aplikasi LAPOR!, sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan layanan digital yang ada semakin optimal dalam mendukung terwujudnya Banjarbaru EMAS, diusung Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby (ELH) dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono (Pak War). (kjc)
