Kemajuan Ekonomi Kota Banjarbaru Dibarengi Terciptanya Keadilan Lingkungan

Katajari.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru mempunyai peran di dalam mendukung Banjarbaru EMAS sebagai pengawal pilar “Elok.”

Elok tidak hanya berarti cantik secara visual (taman dan kebersihan), tapi juga sehat secara ekosistem, sehingga DLH memastikan bahwa kemajuan ekonomi (Maju) tidak merusak daya dukung alam, sehingga tercipta keadilan lingkungan bagi generasi mendatang (Adil dan Sejahtera).

Program Prioritas RPJMD 2025–2029

Modernisasi pengelolaan sampah yaitu Transformasi TPA Gunung Kupang menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Perluasan RTH Publik dengan penambahan luas ruang terbuka hijau di setiap kecamatan.

Mitigasi Perubahan Iklim: Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meningkatkan ketangguhan warga terhadap cuaca ekstrem.

Indikator utama, menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari:
IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara), IKL  (Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan)

Strategi Lingkungan Hidup

Strategi Bersih dan Hijau: Mengintegrasikan konsep Green City ke dalam dokumen tata ruang, di mana pembangunan gedung harus menyertakan sumur resapan dan area tanam.

Langkah Konkret Peningkatan IKLH: Melakukan uji petik emisi kendaraan secara berkala, penanaman pohon di lahan kritis, serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah domestik ke sungai.

Pengembangan RTH ke depan: Fokus pada RTH Tematik dan Inklusif—taman yang tidak hanya hijau, tapi juga ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Memastikan Pembangunan Ramah Lingkungan: Melalui instrumen Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan inspeksi lapangan secara rutin untuk memastikan pengembang mematuhi dokumen lingkungan yang disusun.

Pengelolaan Sampah

Strategi Saat Ini:Menggeser paradigma dari “Kumpul-Angkut-Buang” menjadi “Pilah-Pilih-Tabung”.

Pengurangan dari Sumber Melalui edukasi masif di tingkat rumah tangga agar memisahkan sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dikelola menjadi kompos/maggot, sampah anorganik disalurkan ke Bank Sampah.

Peran Masyarakat: Sangat vital melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah) tingkat RT/RW dan gerakan seperti KILAU EMAS yang menjadikan pengelolaan sampah sebagai budaya lokal.

Optimalisasi: Masih dalam tahap pengembangan menuju optimal.

Tantangan utamanya adalah konsistensi pemilahan di tingkat rumah tangga dan sarana armada pengangkut yang perlu peremajaan.

Dampak Sosial dan Koordinasi

Kawasan Padat: DLH masuk melalui program perbaikan sanitasi komunal dan pengangkutan sampah terjadwal.

Kesehatan: Lingkungan yang bersih menurunkan prevalensi penyakit ISPA (dari debu/asap) dan Diare (dari pencemaran air), yang pada akhirnya meningkatkan angka harapan hidup warga Banjarbaru.

Koordinasi dengan Bapperida Kota Banjarbaru dengan DLH Kota Banjarbaru memberikan input data lingkungan sebagai basis perencanaan pembangunan dalam KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) agar kebijakan daerah selaras dengan daya tampung alam.

Data, Capaian dan Tantangan

Tren IKLH:  Mengalami dinamika namun tetap terjaga di kategori “Baik”. Tantangan terbesar ada pada IKA (Air) karena pertambahan penduduk yang sangat pesat.

Capaian Utama: Raihan Adipura (jika relevan) dan peningkatan jumlah Bank Sampah unit yang aktif di masyarakat.

Tantangan Terbesar dihadapi saat ini adalah perubahan perilaku masyarakat dan keterbatasan anggaran APBD untuk pengadaan teknologi pengolahan sampah modern (seperti Incinerator ramah lingkungan atau RDF).

Solusi Anggaran Mendorong kemitraan melalui CSR perusahaan di Banjarbaru dan juga dari usulan Pokir DPRD untuk pengadaan sarana kebersihan atau pembangunan taman.

Komitmen DLH adalah mewujudkan Banjarbaru yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi menjadi “paru-paru” Kalimantan Selatan yang nyaman, bersih, dan membanggakan bagi warganya.

Penilaian kinerja pengelolaan sampah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPPLH) RI menjadi cemeti bagi semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Pasalnya dari hasil penilaian berpayung hukum Surat Keputusan (SK) Menteri LH/Kepala BPPLH Nomor 1418/2025 tersebut, tak satu pun kabupaten/kota di Indonesia mendapat Piala Adipura dan Adipura Kencana 2026. Tidak pula dengan Kota Banjarbaru.

Berdasarkan penilaian dilakukan Januari – Desember 2025 tersebut, penghargaan tertinggi urusan pengelolaan sampah hanya berupa Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih.

Ada 35 kabupaten/kota penerima sertifikat kategori ini, dan Kota Surabaya menjadi yang Terbaik I.

Satu tingkat di bawah predikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, adalah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan.

Kota Banjarbaru masuk kelompok ini bersama 252 kabupaten/kota lainnya.

Masuk kategori kota sedang, Kota Banjarbaru mendapat nilainya 48,56.

Level paling bawah, adalah kelompok Kabupaten/Kota dalam Status pengawasan. Jumlahnya 132 kabupaten/kota.

Tanpa Piala Adipura, hanya Sertifikat Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, tak menyurutkan asa dan langkah Hj Erna Lisa Halaby (ELH) yang baru menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru saat proses penilaian sudah berlangsung setengah jalan.

Ia sendiri baru setahun dilantik Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, bersama Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono pada 21 Juni 2025.

Sebaliknya, upaya pengelolaan sampah justru kian getol dilakukan.

Tak sekadar untuk mengejar target mendapatkan piala tahun depan, tapi untuk pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang.

Karena termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025 – 2029, misi pertamanya adalah untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Termasuk dalam upaya itu, Wali Kota Erna Lisa Halaby bersama DLH Kota Banjarbaru, para camat dan lurah mendatangi untuk belajar langsung pengelolaan sampah di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara awal April lalu.

Hasilnya, perubahan paradigma penanganan sampah dilakukan, dari yang sebelumnya ‘kumpul – angkut – buang’ menjadi ‘pilah – pilih – tabung’.

Dengan perubahan paradigma tersebut, mereduksi timbunan sampah, utamanya sampah domestik dilakukan dari sumbernya, yakni rumah tangga dengan cara pemilahan antara sampah organik dan non-organik

“Sampah organik dikelola menjadi kompos atau maggot, sampah anorganik disalurkan ke Bank Sampah,” kata Shanty Eka Septiani, Kepala DLH Kota Banjabaru belum lama tadi.

Selain mengubah paradigma pengelolaan sampah, termasuk program prioritas DLH dalam kerangka pencapaian visi Banjarbaru EMAS (Elok Maju Adil Sejahtera), adalah modernisasi pengelolaan sampah di TPA Gunung Kupang menuju sistem yang lebih berkelanjutan

perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap kecamatan dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meningkatkan ketangguhan warga terhadap cuaca ekstrim.

Dikatakan Shanty, dalam urusan lingkungan hidup, kembali menyebutkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator utama keberhasilan.

IKLH merupakan komposit dari beberapa komponen antara lain, sebutnya lagi seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Dari ketiganya, IKA menjadi tantangan terbesar seiring pertambahan penduduk Kota Banjarbaru yang sangat pesat. “Tren IKLH Kota Banjarbaru mengalami dinamika namun masih terjaga di kategori Baik,” kata Shanty.

Strategi diterapkan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan IKLH di antaranya mengintegrasikan konsep Green City ke dalam dokumen tata ruang yang mewajibkan pembangunan gedung wajib menyertakan sumur resapan dan area tanam.

Melakukan uji petik emisi kendaraan secara berkala, penanaman pohon di lahan kritis, dan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah domestik ke sungai.

“Pengembangan RTH tematik dan inklusif juga akan dilakukan. Ini bertujuan menciptakan taman yang tak hanya hijau, tapi juga ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” kata Shanty.

Dalam konteks pencapaian visi Banjarbaru EMAS, Shanty menyebut DLH berperan sebagai pengawal pilar ‘Elok’.

Karena elok tak hanya berarti cantik secara visual, dalam hal ini taman dan kebershihan, tapi juga sehat secara ekosistem

DLH Kota Banjarbaru juga berperan memastikan bahwa ‘Maju’ dalam perekonomian tidak merusak daya dukung alam.

“Sehingga tercipta keadilan lingkungan bagi generasi mendatang yang sejahtera,” ujarnya. (kjc)