Banjar  

Akses Desa Biih Rusak, Bupati Banjar Akan Panggil Pengusaha Tambang

Bupati Banjar H Saidi Mansyur. (Foto: katajari.com)

Katajari com – Bupati Banjar H. Saidi Mansyur akhirnya angkat bicara terkait kondisi jalan rusak parah di Desa Biih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas angkutan tambang batu bara.

Kerusakan jalan yang semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir ini telah dikeluhkan warga karena mengganggu mobilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Dalam keterangannya, Bupati Banjar menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik angkutan untuk mencari solusi dalam permasalahan ini.

“Kita ingin mereka para pemilik angkutan turut ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan milik daerah maupun milik desa” ujar Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur saat dikonfirmasi pada Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, Bupati Banjar juga tidak tutup mata mengani keberadaan tambang batu bara di Desa Biih, dimana dalam persoalan seperti kerusakan fasilitas umum ini tentu berkaitan dengan keberadaan tambang batu bara.

“Tentunya kita akan berkoordinasi, guna mencari solusi dalam penyelesaian masalah ini. Karena itu bukan hanya pemilik angkutan, kita juga akan panggil para pengusaha yang menambang di wilayah desa biih,” ungkapnya.

Saidi juga menegaskan, pemerintah daerah tentu akan melakukan perbaikan terhadap akses warga yang rusak. Namun harus ada rasa tanggung jawab dari pihak penambang batu bara.

“Duduk Bersama itu nantinya bagaimana mereka (penambang) kedepannya tidak lagi menggunakan jalan masyarakat dalam beraktivitas pengangkutan hasil tambang,” katanya.

Di sisi lain, warga Desa Biih berharap agar perbaikan dapat segera direalisasikan tanpa menunggu terlalu lama.

Mereka juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas truk tambang agar tidak ada lagi angkutan batu bara yang melintas di jalan desa.

“Tentu kita akan instruksikan instansi terkait, seperti dinas perhubungan untuk melakukan pengawasan” tuturnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Bupati pun menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kepentingan warga tetap menjadi prioritas utama di tengah aktivitas industri yang berjalan di wilayah tersebut. (kjc)